[1]
“Kebijakan Penal Pemaksaan Perkawinan Pasca Perkawinan: Tinjauan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, NLR-JoLCI, vol. 3, no. 2, pp. 107–114, Jan. 2025, doi: 10.32734/nlrjolci.v3i2.19427.